Pertanyakan Alasan BPH Migas Kurangi Pasokan Minyak Tanah, GMNI Kupang Duga Skenario Warga Pakai Gas Elpiji

SUARAUMATNEWS.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Kota Kupang pertanyakan alasan BPH Migas mengurangi pasokan minyak tanah ke Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pasalnya viral video di media sosial yang memperlihatkan antrean panjang warga NTT khususnya di Kota Kupang untuk membeli minyak tanah.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Cabang GMNI Kupang, Jacson Marcus angkat bicara.

Menurutnya hal tersebut tidak perlu terjadi kalau pasokan minyak tanah ke Kota Kupang tidak dikurangi oleh pihak berwenang dalam hal ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas.

Baca Juga: Pengurus Perkumpulan Belu Malaka NTT Tanjungpinang Dilantik, Wali Kota Rahma Tekankan Sinergitas Organisasi

Lanjut Jacson, pengurangan distribusi minyak tanah diperkuat dengan pemberitaan media massa dan fakta yang terjadi di lapangan.

"Dampak pengurangan ini menyebabkan terjadinya kelangkaan salah satu bahan kebutuhan pokok bagi warga NTT (minyak tanah-red)," ujar Jascon dalam keterangan tertulisnya yang diterima SuaraUmatNEWS.com, Selasa (29/11).

Kelangkaan minyak tanah di Kota Kupang merupakan dampak dari kebijakan pengurangan pasokan distribusi minyak tanah oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas.

Pengurangan distribusi minyak tanah untuk NTT di tahun 2022 adalah sebanyak 2,02 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut data distribusi minyak tanah pada tahun 2021 sebanyak 108.781 kiloliter sedangakan untuk tahun 2022 sebanyak 104.990 kiloliter.

"Pengurangan pasokan distribusi ini merupakan langkah keliru yang diambil oleh BPH Migas," kata Jacson.

Baca Juga: SOROTAN: Quo Vadis Dugaan Korupsi Pasar Danga di Mbay Nagekeo Flores NTT

Pasalnya Jacson menyebut, saat ini terjadi peningkatan akan kebutuhan minyak tanah di kota Kupang apalagi menjelang perayaan hari raya Natal dan tahun baru.

"Ironisnya ketersediaan di bulan November hingga Desember hanya tersisa 16,19 persen atau sebesar 15.865 kiloliter," tandasnya.

Terhadap pengurangan yang dilakukan tanpa sebuah dasar alasan yang jelas oleh BPH Migas, GMNI Kupang mempertanyakan hal tersebut.